Dalam mengawasi jalannya pemerintahan, FPKS secara faktual akan mengambil jarak kritis dengan Pemerintah sebagai konsekuensi berdemokrasi.
Namun demikian, Ketua FPKS Jazuli Juwaini meyakinkan bahwa itu semua didasarkan atas argumentasi dan data-data yang memadai.
“Kita akan mengkoreksi yang salah, mendukung yang baik. Menghindari sikap yang menganggap semua salah dan semua benar. Selama lima tahun kemarin Fraksi PKS punya banyak catatan kritis-konstruktif terhadap kepemimpinan dan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan,” ujar legislator asal Banten ini dalam siaran persnya di Jakarta,
FPKS menilai, Indonesia sesungguhnya punya potensi yang besar, namun demikian negara ini menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Sehingga, Indonesia dinilai tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak, termasuk yang mengawasi dan mengkoreksi secara kritis dan konstruktif.
Selain itu, FPKS mendorong Jokowi-Ma’ruf berkomitmen menunaikan seluruh janji kampanye dan mampu menghadirkan Pemerintahan yang lebih baik.
“Semoga (keduanya) dapat menghadirkan kebijakan dan program yang lebih berpihak kepada rakyat agar terwujud Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” ujar Jazuli.
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024, setelah keduanya dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).*
Tags:
BERITA